 |
| Beberapa rumah milik warga Banti yang mengalami kerusakan karena konflik bersenjata |
Timika - Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Mimika meminta Presiden Joko Widodo untuk ikut bertanggung jawab dengan merenovasi rumah-rumah milik warga Kampung Waa dan Banti yang rusak akibat konflik bersenjata antara TNI/Polri vs TPN-PB.
Permintaan tersebut disampaikan Aser Gobai, Anggota DPRD Mimika dari Fraksi NasDem, lantaran masih ada keluhan dari masyarakat.
"Masyarakat yang dulu mengungsi karena konflik menyampaikan keluhan mereka kepada kami (fraksi NasDem DPRD Mimika), rumah mereka perlu direnovasi karena tidak terurus berbulan-bulan dan rusak karena konflik itu sendiri," kata Aser melalui sambungan telepon.
Dikatakan Aser, rumah-rumah milik masyarakat kampung Waa, Banti, dan Arwanop mengalami berbagai kerusakan berat.
"Sementara untuk merenovasi kerusakan itu butuh biaya, dan masyarakat tidak memiliki uang karena harta mereka telah habis selama pengungsian," tutur Aser.
Kampung-kampung tersebut, kata Aser, adalah citra freeport sebagai perusahaan tambang tersbesar di dunia dan pemerintah sebagai pemberi izin dan penerima pajak.
"Jadi kalau mereka (masyarakat kampung Waa Banti tidak mendapat perhatian negara dalam hal ini pemerintah, sama saja dua penguasa itu (freeport dan pemerintah) sedang mempermalukan diri mereka," tegas Aser.
Itu sebabnya Aser meminta agar Presiden Joko Widodo selaku kepala pemerintahan dan kepala negara harus ikut bertanggung jawab atas penderitaan warga Kampung Waa, Banti, dan Opitawak saat ini.
"Jangan presiden hanya mau kekayaan alam mereka tapi enggan membantu mereka ketika mereka sedang kesusahan," tandas Aser.
Sebagaimana diketahui, ribuan warga Banti dan Opitawak terpaksa mengungsi ke Timika pada awal Maret 2020 karena terjadi konflik bersenjata antara TPN-PB dan TNI/Polri. Mereka memiling mengungsi karena takut menjadi korban salah sasaran atau dicurigai sebagai intelijen.
Setelah hampir setahun para pengungsi ini kemudian kembali secara bertahap ke kampung mereka masing-masing.
Para pengungsi ini dapat kembali ke kampung halaman mereka pun karena tekanan dari baik dari masyarakat yang langsung menjadi korban melalui kuasa hukum mereka dan Fraksi Partai NasDem yang ikut mendesak pemerintah daerah untuk segera mengembalikan para pengungsi tersebut, apabila kondisi sudah kondusif.
Sayangnya, banyak dari rumah mereka yang mengalami kerusakan setelah ditinggal tanpa diurus selama berbulan-bulan. Red
WhatsApp +6282122323345Email admin@yapekopa.org