 |
| Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti |
Timika - Berkas perkara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejari Jakarta Selatan. Pelimpahan perkara ini mengundang perhatian masyarakat Papua dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Aktivis Buruh Papua Aser Gobai.
Aser Gobai sesalkan proses hukum terhadap Haris dan Fatia yang terus berlanjut. Hal ini karena proses hukum tersebut menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat.
"Bayangkan saja, warga sudah mulai berpikir begini, kalau Haris dan Fatia bisa dikriminalkan oleh pejabat publik lantas bagaimana dengan kami yang selalu mengandalkan media sosial secara bebas untuk memprotes kebijakan pemerintah yang sering kali tidak menghormati hak asasi manusia orang Papua," kata Aser.
Kalau Haris dan Fatia bisa dikriminalkan, lalu bagaimana nasib warga yang paling rentan dikriminalkan pejabat publik dan penegak hukum? Mereka harus berlindung kepada siapa kalau pejabat publik anti kritik," sambung Aser mempertanyakan.
Orang Papua tahu mana yang peduli dengan Papua dan mana yang hanya untuk mencuri kekayaan alam Papua. Haris dan Fatia, kata Aser, adalah orang yang peduli dengan Papua sehingga mereka berani mengungkap masalah-masalah Papua yang tidak terekspos.
"Banyak dari orang Papua yang berkata, kalau kami dikasih pilihan Haris-Fatia atau Luhut, kami akan pilih Haris-Fatia karena mereka berdua bukan perampok sumber daya alam Papua dan bukan pula bagian dari pemerintah yang sering kali tidak menghormati hak-hak orang Papua," ujar Aser.
"Kalau pun ada yang menilai Luhut tidak seperti dugaan kami orang Papua, menurut kami mereka adalah orang yang satu lingkaran bersama Luhut," sambung dia.
Aser menegaskan Orang Papua harus bersatu memprotes proses hukum terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, karena apa yang diungkap oleh Haris dan Fatia merupakan hasil riset dan penelitian dari berbagai sumber. Bahkan, masyarakat yang menjadi korban pun berani mengungkap kondisi mereka pasca pengiriman militer ke Blok Wabu untuk menjaga aset-aset perusahaan dan menakut-nakuti (mengusir) penduduk lokal setempat.
"Kita orang Papua akan bersatu untuk memprotes aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kejari Jakarta Selatan dan kepolisian Polda Metro Jaya yang terus melanjutkan proses yang sebenarnya bukan bentukan pelanggaran melainkan kritik dan bentuk koreksi kepada pemerintah," pungkas Aser. Bill
WhatsApp +6282122323345Email admin@yapekopa.org