 |
| Aser Gobai sebut Pemkab Mimika dan DPRD Mimika tidak melindungi rakyat |
Timika - Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRD Mimika lakukan audiensi, Senin (28/10/2022, di Kantor DPRD Mimika untuk melakukan pembahasan soal deviden freeport yang hingga kini Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika belum kebagian jatah karena permasalahan administrasi.
Menanggapi itu, Aser Gobai mengatakan, Pemkab Mimika dan DPRD Mimika sudah kehilangan hati nurani sebagai penyelenggara pemerintahan kabupaten Mimika.
"Ada di mana hati nurani mereka (Pemkab dan DPRD Mimika) kepada masyarakat. Mereka lebih tertarik membentuk Pansus soal deviden, soal yang berpotensi menjadi obyek korupsi di kemudian hari," kata Aser melalui sambungan telepon suara, Senin (28/10/2022).
Pansus itu, kata Aser, justru melukai hati rakyat karena permasalahan hak asasi manusia menjadi terabaikan demi deviden freeport.
"Tidak ada gunanya dan melukai hati rakyat jika pansus DPRD Mimika diutamakan hanya untuk masalah deviden," ujar Aser Gobai.
Pansus Divestasi yang dibentuk itu merupakan petunjuk bahwa Pemkab dan DPRD Mimika tidak melindungi rakyat. Sebab, kata Aser, ada masalah lingkungan, hak ulayat, dan masalah mogok kerja yang merupakan masalah serius dan masalah yang harus menjadi prioritas untuk diurusi dan diselesaikan.
"Ada banyak masalah prioritas, masalah lingkungan dan masalah hak ulayat serta masalah mogok kerja. Masalah-masalah itu mereka (Pemkab dan DPRD Mimika) tidak melakukan apa-apa dalam agenda. Ini bukti kuat mereka tidak melindungi rakyat," tegas Aser.
Belum termasuk dugaan korupsi dalam proses pengadaan pesawat terbang dan helikopter milik Pemkab Mimika yang perlu diselesaikan. Untuk itu, Aser meminta agar DPRD Mimika fokus ke hal-hal yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
"Ada juga kasus dugaan korupsi dalam proses pengadaan pesawat dan helikopter, dan dugaan penggelapan biaya sewa pesawat dan helikopter, yang menjadi perhatian rakyat Mimika yang harus diusut oleh DPRD Mimika," tutur Aser.
Meski begitu, lanjut Aser, perjuangkan dividen itu juga penting tapi bukan prioritas. Sebab, untuk mendapat deviden, Pemkab Mimika dan Pemprov Papua harus memiliki saham, bukan cuma punya slot saham yang mungkin belum diisi dengan anggaran pribadi Pemkab Mimika dan Pemprov Papua. Red
Email admin@yapekopa.org