Timika - Kalahnya Perlawanan Bupati Mimika Eltinus Omaleng atas penetapan tersangka oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan sejumlah masyarakat dan organisasi gereja di Timika mendesak agar KPK membatalkan penetapan tersangka terhadap Eltinus Omaleng.
Partai NasDem Mimika yang juga sebagai partai pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika tahun 2018 lalu meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang tidak akan membatalkan penetapan tersangka terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng.
"Oleh karena itu, saya juga mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan hasutan-hasutan yang tidak akan membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh KPK," tegas ketua DPD NasDem Mimika Aser Koyamee Gobai saat dihubungi.
Sebelumnya, dijelaskan oleh Aser, KPK dapat membatalkan surat penetapan tersangka hanya melalui praperadilan yang sudah dilalui sehingga kesempatan untuk membela Bupati Mimika hanya bertindak sebagai saksi untuk meyakinkan pengadilan.
"Praperadilan sudah final menolak permohonan Omaleng, jadi kesempatan untuk membela cuma di pengadilan dan meyakinkan hakim kalau Bupati tidak bersalah," jelasnya.
Korupsi sebagai penghambat kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan, Aser juga meminta masyarakat untuk tahu apa saja dampak-dampak dari perilaku koruptif.
"Pertama, yang perlu diketahui oleh masyarakat, perilaku korupsi ini punya efek sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, karena korupsi menjadi faktor terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menghambat pemberantasan kemiskinan, serta dapat membunuh potensi-potensi positif setiap warga masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Terkait Rp21 Miliar Utang Asian One Air, Aser Gobai Minta Setop Lakukan Pembelaan Membabi Buta
Aser berharapa masyarakat memastikan hak hukum Bupati Mimika tidak dilanggar dalam kasus dugaan korupsi yang telah menetapkan Eltinus Omaleng sebagai tersangka.
"Sehingga, saya ajak masyarakat untuk cukup memastikan tidak ada hak-hak bupati yang dilanggar selama proses hukum di KPK," harapnya kepada masyarakat.
Aser mengajak masyarakat mengawal dugaan korupsi dalam pengadaan maupun selama pengoperasin pesawat terbang dan helikopter milik Pemkab Mimika, yang diduga melibatkan Kepala Dinas Perhubungan periode pengadaan.
"Saya justru mau mengajak masyarakat supaya kita kawal saja yang belum ada tersangkanya, seperti dugaan KKN yang melibatkan PT Asian One Air dan Kepala Dinas Perhubungan Mimika yang telah ditingkatkan menjadi Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura," pungkas Aser. (Stv)
WhatsApp +6282122323345
Email admin@yapekopa.org
Email admin@yapekopa.org