 |
| Ketua DPD Partai NasDem Mimika |
Timika - Persoalan utang-piutang antara Pemerintah Kabupaten Mimika (Pemkab) dan PT Asian One Air memasuki babak baru, karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika (DPRD Mimika) telah berencana membentuk Pansus guna mengusut problematika biaya sewa pesawat dan heli yang belum dibayarkan oleh PT Asian One Air.
Menanggapi rencana pembentukan Pansus untuk mengusut biaya sewa pesawat dan heli yang belum dilunasi oleh PT Asian One Air, Aser Gobai mengatakan bahwa ia apresiasi sikap DPRD Mimika yang ikut peduli dengan persoalan utang-piutang antara Pemkab Mimika dan PT Asian One Air.
"Sekalipun terlambat dan terkesan lakukan pembiaran persoalan utang yang harus dibayarkan Asian One Air kepada Pemda Mimika, saya tetap apresiasi rencana mereka (DPRD Mimika) yang mau membentuk Pansus terkait persoalan ini," kata Aser, Ketua DPD NasDem Mimika yang sejak awal sudah berusaha mengusut kasus ini.
Aser menegaskan kepada DPRD Mimika untuk buktikan bahwa mereka peduli dengan Kabupaten Mimika dan tidak asal bicara soal pembentukan Pansus guna mengungkap persoalan sewa pesawat dan heli milik Pemkab Mimika yang disewakan kepada pihak swasta.
"Tetapi itu, saya harap mereka bekerja karena kesadaran politik mereka bahwa aset pesawat dan heli milik Pemda Mimika sehingga harus menguntungkan Pemda dan masyarakat," tegas Aser.
Baca jugaPemkab Mimika Tidak Tegas ke Asian One Air, NasDem Mimika: Ada Apa?
Terkait kontrak kerja sama antara Pemkab Mimika dan PT Asian One Air soal sewa pesawat dan heli, Aser Gobai menyarankan DPRD Mimika untuk lakukan pengusutan dari awal sebelum penandatanganan kontrak kerja sama, karena ia menduga ada kesalahan dalam muatan kontrak kerja sama.
"Sebab itu, saran saya, agar persoalan ini harus diusut dari awal, siapa yang terlibat menyusun dan siapa yang menandatangani MoU, karena saya menduga ada permainan dalam muatan MoU sehingga pihak swasta (PT Asina One Air) bisa terlihat seperti tidak punya beban utang ke Pemda Mimika," saran Aser.
Dan yang lebih penting lagi, menurut Aser, Pansus yang akan dibentuk oleh DPRD harus bisa mendapat informasi terkait dengan sewa heli oleh pihak ketiga serta mencari tahu soal biaya perbaikan heli menjadi tanggung jawab pihak mana.
"Mereka (Pansus) harus bisa dapat informasi terkait heli yang disewakan oleh Asian One kepada pihak ketiga, dan cari tahu apakah ada perawatan dan pergantian sparepart atau tidak selama heli disewa oleh pihak ketiga. Kalau ada dan beban biaya perawatan dan pergantian suku cadang dibebankan kepada Pemda, langsung minta kejaksaan dan polisi ambil bagian untuk mengusut itu," kata Aser.
Baca juga:Aser juga mengingatkan DPRD Mimika untuk melakukan pengusutan kasus sewa-menyewa pesawat milik Pemkab Mimika bukan dengan maksud untuk menyerang pihak atau kelompok tertentu.
Saya juga mengingatkan DPRD Mimika untuk tidak menggunakan persoalan ini sebagai senjata politik untuk menyerang lawan politik, karena bukan itu yang diharapkan masyarakat di akar rumput." Tutupnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pesawat Cessna Grand Caravan dan helikopter Airbus B3 milik Pemkab Mimika dan yang disewa oleh PT Asian One Air telah berkahir dengan meninggalkan hutang sebesar Rp21.8 miliar. Namun, utang PT Asian One Air itu belum dilunasi sampai detik saat ini dan hal itu juga telah menyebabkan Pemkab Mimika mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang punya potensi menyebabkan kerugian terhadap negara. (Albert)
WhatsApp di sini