 |
| Bupati Nabire (kiri) vs Bupati Mimika (kanan) |
Yapekopa, Nabire - Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos., M.Si. ingatkan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, untuk tidak persoalkan Ibu Kota Provinsi Papua Tengah yang telah ditetapkan di Kabupaten Nabire. Hal itu disampaikan Bupati Nabire lantaran Eltinus Omaleng lebih memperlihatkan ambisinya yang ingin menjadi Gubernur Papua Tengah, daripada memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilanya mencapai Rp 4 triliun.
“Jangan ego dengan pendapatan APBD Kabupaten Mimika yang mencapai 4 triliun rupiah lebih, tetapi baiknya koreksi diri. Hasil pengelolaan APBD sebanyak itu sudah berapa banyak rakyat di Mimika yang diserjahterakan? Berapa banyak pejabat eselon II SKPD di lingkungan Pemkab Mimika untuk Suku Kamoro dan Suku Amungme yang punya hak ulayat di Mimika? Jangan sampai Bupati Mimika ini mimpi terhadap ibukota Provinsi Papua Tengah tapi rakyatnya tidak mengakui dia sebagai figur untuk Gubernur Provinsi Papua Tengah,” ujar Bupati Nabire seperti yang dikutip dari media Papuapos Nabire, Sabtu (23/7/22).
Bupati Mesak Magai mengatakan kalau dirinya hanya memiliki mimpi bagaimana membawa kesejahteraan kepada masyarakat sebagai Bupati, dan karena ia juga tidak memiliki sikap seperti Bupati Mimika yang berambisi ingin menjadi gubernur Papua Tengah.
“Bagaimana rakyat bisa sejahtera, itu saja yang saya mimpi. Kalau untuk masalah ambisi, untuk jadi gubernur, saya tidak harap sampai kesitu karena masih banyak senior saya. Di situ ada Bupati Puncak Jaya, Bupati Puncak, Bupati Intan Jaya, Bupati Paniai. Mereka ini kan senior, jadi saya hargai mereka, biar mereka yang akan bertarung,” tutur Bupati Nabire ini kepada media Papuapos Nabire.
Bupati Nabire ini meminta sekaligus menegaskan agar Eltinus Omaleng sebaiknya mengoreksi diri dan mengoreksi kinerja selama ia menjabat Bupati Mimika dua periode, dengan pendapatan daerah yang terbilang besar, tetapi mayoritas masyarakat asli daerah Timika dan penduduk orang asli Papua di Kabupaten Mimika tidak ikut menikmati dan merasakan kesejahteraan.
“Saya pikir, kalau pendapatan Kabupaten Mimika yang senilai 4 triliun rupiah lebih itu, berarti seharusnya (bupati Eltinus) bisa bekerja maksimal untuk bagaimana rakyat Suku Kamoro dan Suku Amungme sebagai suku asli daerahnya bisa sejahtera. Jangan sampai kita ini punya mimpi besar untuk menghayal gubernur, tetapi suku asli dan rakyat tidak mengakui kita sebagai figur. Kasihan rakyat kita. Saya tidak mimpi untuk jadi gubernur, tapi saya hanya lihat histori pemerintahan bahwa Nabire adalah kabupaten tertua di wilayah Provinsi Papua Tengah,” pintanya.
Pria kelahiran 5 Mei 1979 ini meminta agar Kabupaten Mimika boleh kembali ke daerah asalnya, yakni Kabupaten Fakfak, jika Eltinus Omaleng tidak setuju atas keputusan DPR RI yang menetapkan Kabupaten Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah.
“Karena jelas bahwa Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak mereka mengakui bahwa Kabupaetn Nabire ini orang tua mereka. Mudah-mudahan pernyatan saya ini Bupati Omaleng mengerti dan paham, lebih baik Bupati Omaleng kembali ke Fakfak.” Tutup Bupati Mesak seperti yang kami kutip dari media Papuapos Nabire berjudul Nabire Ibu kota Papua Tengah, Bupati Mesak Ingatkan Bupati Omaleng. (Steven)
Para pejabat Papua repot dengan provinsi. Orang asli Papua libut dengan Papua merdeka
BalasHapusPejabat Papua lebih khusus meepago lebih para. Minta pemekaran provinsi saja tarik kesana kesini.orang asli Papua mati -mati dengan perjuangan Papua merdeka lagi baru.
BalasHapus082197605175
BalasHapusSaya sangat mendukung sama bapak mesak magai bupati nabire yang sudah sampaikan.
BalasHapusDan kenapa saya bisa sangat mendukung, karna ada maksud dan tujuan? Jaitu kita harus kembali ke
Saya sangat setuju degan pernyataan Bpk BUPATI NABIRE,
BalasHapusApa yang di sampaikan itu vakta, 2 periode yang nikmati bukan OAP, tapi Bupati MIMIKA masih ambisi, saya tinggal di TIMIKA dan saya adalah korban dari pemutussan kerja sepihak PT. FREPORT, tidak perna bupati omaleng duduk bersama kami untuk mencari solusih, tapi kami di abaikan selama 5 tahun, seakan akan kami di timika tidak memiliki kepala daerah malah masalah kami dimanfaatkan oleh pemerintah daerah TIMIKA dan JAKARTA.
Dua periode tidak ada kontribusi kepada rakyatnya melainkan kepentingan investasi individu yang mengorbankan rakyatnya sendiri.
yang bicara banyak orang yang nikmati diatas pengorbanan orang asli Papua. Orang Papua menilai gagalnya Otsus untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan kehidupan manusia orang asli Papua dan alam sekitar kita
BalasHapus