1864 Buruh Moker Freeport Sah Bantah Terlibat Rencana Aksi Tutup Feeport

Aser Gobai, S.T., penanggung jawab buruh mogok kerja di freeport

Timika-Guna mencari dukungan publik, Agus Anggaibak selaku penduduk asli Mimika dan koordinator rencana aksi pemalangan PT Freeport Indonesia meng-upload video yang menyebutkan berbagai elemen masyarakat maupun organisasi sipil, yang akan terlibat pada rencana pemalangan tersebut. Namun, menjadi heboh di kalangan Buruh Mogok Kerja Freeport karena dalam videonya Agus yang tersebar disebutkan bahwa Buruh Mogok Kerja akan ikut serta dalam rencana pemalangan yang dilakukan oleh Masyarakat 7 Suku dan lapisan masyarakat.

"Selaku warga Mimika, kami mendukung perjuangan dan penyampaian aspirasi dari perwakilan Masyarakat 7 Suku dan lapisan elemen masyarakat agar Ibu Kota Provinsi Papua Tengah harus ditetapkan di wilayah administrasi Kabupaten Mimika."  Tulis Aser Gobai selaku penanggung jawab karyawan mogok kerja.

Aser Gobai pun melanjutkan dengan menegaskan bahwa buruh mogok kerja freeport tidak ikut serta dalam rencana aksi tersebut secara organisasi. Dan jika ada peserta mogok kerja yang terlibat dalam aksi yang sudah direncanakan, Aser meminta agar peserta mogok kerja yang terlibat tidak menggunakan atribut organisasi atau membawa nama mogok kerja dalam aksi pemalangan PT Freeport Indonesia.

"Tetapi itu, kami 1864 Buruh Moker SAH tidak pernah diminta bergabung atau kami duduk bersama saudara Agus Anggaibak atau dengan yang lainnya yang mengatur rencana aksi ini untuk minta pendapat kami. Untuk itu, kami melarang peserta mogok kerja terlibat dalam rencana maupun aksi langsung pemalangan freeport, apalagi sampai harus membawa embel-embel Moker dalam aksi." Tegas Aser melalui pesan yang dikirim kepada redaksi Yapekopa.

Untuk diketahui, penetapan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Tengah mendapat beragam penolakan dari Penduduk Kabupaten Mimika, baik penduduk yang merupakan warga asli Kabupaten Mimika maupun penduduk orang non Papua yang menjadi penduduk Mimika.

Penolakan yang tidak diindahkan oleh DPR RI sebagai lembaga yang menetapkan Nabire sebagai ibu kota, berbuntut pada rencana pemalangan anak perusahaan asal Amerika Serikat yakni Freeport McMoRan Inc. Copper & Gold yang melakukan operasi atau kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika menggunakan nama perusahaan PT Freeport Indonesia, karena PT Freeport Indonesia dinilai sebagai alasan DPR RI tidak patuh pada kajian akademis yang menilai Timika sebagai wilayah yang layak untuk ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Rencana aksi penutupan perusahaan tambang ini akan mulai pada Rabu, 6 Juli 2022, dengan titik aksi di Cek Point Mile 28 dan akan berlangsung selama dua hari. (Samuel)