 |
| (Haris Azhar bersama Buruh Moker Freeport Perwakilan Jakarta) |
Yapekopa, Jakarta - Polisi berupaya menjemput paksa terhadap dua aktivis HAM, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Namun keduanya menolak dan menegaskan bahwa akan hadir langsung menemui penyidik Polda Metro Jaya siang ini.
Pengacara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Nurkholis Hidayat, menyampaikan upaya jemput paksa terjadi pagi hari. Ada kira-kira empat sampai lima aparat kepolisian yang mendatangi kediaman hingga ke kantor Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti untuk menjemput paksa.
"Pagi tadi (18/01), sekitar empat sampai lima orang anggota kepolisian berpakaian preman datang ke kantor, tapi kami menolak untuk dijemput paksa karena kami akan datang langsung ke kantor Polda Metro Jaya temui penyidik pukul sebelas siang ini." Ucap Nurcholis seperti yang dikutip dari salah satu media nasional.
Merespon upaya kriminalisasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, salah satu karyawan mogok kerja freeport yang merupakan klien dari Lokataru law & human right office, Arnon Merino, menyampaikan bahwa dirinya menyesal dengan sikap negara dalam kasus ini.
"Upaya penyidikan ini sangat mengecewakan dan membuat kami menyesal terhadap negara (pemerintah), karena hanya satu orang menteri yang bernama Luhut Binsar Pandjaitan aparat kepolisian harus mengorbankan ribuan, belasan ribu bahkan, yang berikan kuasa kepada pak Haris Azhar dan rekan-rekan untuk mengurusi hak-hak kami yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara." Kata Arnon Merino melalui sambungan telepon WhatsApp
Menurut Arnon Merino, sekaligus penutup, aparat kepolisian tidak perlu merespon Luhut Binsar pandjaitan, apabila Luhut Binsar Pandjaitan membuat pelaporan tidak berdasarkan data yang memperlihatkan bahwa dirinya tidak punya bisnis di Blok Wabu yang mengorbankan masyarakat adat setempat.
"Seandainya Luhut tidak transparan dengan menunjukan semua dokumen berkaitan dengan bisnisnya di seluruh pelosok tanah air, seharusnya aparat abaikan dan batalkan saja kasus ini, karena Luhut tidak transparan soal data yang bisa divalidasi oleh kami Orang Papua yang menjadi korban atas bisnis para penguasa di republik ini. Sekalipun kami dapat banyak informasi di media bahwa pak Haris siap hadapi Luhut di pengadilan, tapi bukan itu yang kami minta dan harapkan. Kami minta agar kasus ini ditutup saja dan pemerintah bersama aparat tunjukkan dan buktikan kepada kami bahwa tujuan dari terbentuknya sebuah negara itu bisa terwujud bagi kami masyarakat Papua yang paling sering dan paling mudah diperlakukan tidak manusiawi." Jelas Arnon sekaligus penutup. (Redaksi)