Aser Gobai: Tenaga Kerja Smelter Hak Pencaker di Papua

Aser Gobai, Tokoh Masyarakat dan Aktivis Buruh Papua

Timika - Usai membuka acara seremonial PON XX 2021 di venue Lukas Enembe, Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, Presiden Joko Widodo bertolak melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur untuk meresmikan pembangunan konstruksi Smelter milik PT Freeport Indonesia yang dibangun di Gresik.

Merespon pembangunan Smelter freeport di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Aser Gobai yang merupakan Tokoh Masyarakat sekaligus aktivis Buruh di Tanah Papua memberikan komentar yang keberatan dan berikan masukan atas dibangunnya smelter milik freeport di Gresik.

"Smelter itu bagian dari devisi perusahaan PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Mimika, mengapa rencana pembangunan smelter ini tidak transparan agar semua pihak bisa tahu untuk berikan masukkan dan saran sebelum pembangunan konstruksi smelter diresmikan dan mulai dibangun," ucap Aser kepada salah satu redaksi yapekopa.

Aser Gobai juga menambahkan bahwa smelter ini sejatinya adalah harapan para Pencaker di Papua yang pasca lulus sekolah namun tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena ketidakmampuan orang tua, maupun harapan anak-anak Papua yang setelah wisuda namun masih mencari kerja dan belum mendapatkan pekerjaan.

"Di Papua sini ada banyak anak-anak umur kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Anak-anak umur kerja ini ada yang baru lulus sekolah tetapi tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena orang tua tidak mampu untuk membiayai anak mereka. Itu belum termasuk banyak anak-anak Papua yang setelah wisuda langsung mengnganggur karena lapangan kerja yang sarat diskriminasi dalam hal menerima pekerja baru, juga karena lapangan pekerjaan sesuai bidang mereka sangat terbatas. Smelter ini salah satu hak pencaker di Tanah Papua," ucap Aser.

Tidak terima dengan transparansinya PT Freeport Indonesia dan Pemerintah yang terkesan ingin mengunci semua peluang para pencaker di Papua dan terkhusus kepada putra dan putri Papua, Aser cukup kecewa karena ini akan semakin membangkitkan pemberontakan orang Papua terhadap pemerintahan.

"Hal seperti ini tidak bisa dianggap sebagai hal biasa, apalagi ini terjadi bagi orang Papua. Seandainya orang Papua marah, terlebih anak-anak mudanya, siapa yang akan bertanggung jawab ketika orang Papua memilih menggunakan cara-cara radikal untuk melawan PT Freeport Indonesia dan Pemerintah?"

"Perlawanan orang Papua kedepannya akan menjadi perlawan kesejahteraan dan melawan kemiskinan yang sengaja diciptakan oleh PT Freeport Indonesia dan Pemerintah, dan perlawan seperti ini yang harus kita hindari karena perlawan seperti ini adalah perlawan yang mucul karena kesadaran Bersama, dan punya resiko yang besar bagi semua masyarakat yang hidup di atas tanah Papua."

Aser Gobai berharap agar pemerintah mencari solusi lain untuk meredam emosi masyarakat di Papua. Aser memberikan contoh seperti pemerintah dan freeport perlu membangun kerja sama dengan BLK-BLK yang ada di Papua untuk merekrut tenaga kerja dari Papua, atau pemerintah hentikan sementara waktu kelanjutan pembangunan smelter untuk berdiskusi dan berbicara dengan orang Papua secara langsung mengenai mengapa pembangunan smelter tidak dibicarakan dengan masyarakat Papua yang berharap agar smelter bisa dibangun di Papua.

"Kami berharap pemerintah dan freeport harus siapkan special slot untuk orang papua dengan persentase 50-50 untuk berkerja, mulai dari pekerjaan konstruksi yang saat ini sedang berjalan sampai pada beroperasinya smelter untuk lakukan peleburan dan pemurnian." Tutupnya. (Redaksi)